Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pembangunan kasino di Pulau Bali untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Terkait usulan tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) memastikan hingga saat ini tidak ada rencana pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Dewata.
"Pertama yang [rencana pembangunan] kasino, enggak ada itu. Jadi langsung tegas kita jawab, tidak ada rencana seperti itu," tegas Menparekraf, Sandiaga Uno dalam temu media "The Weekly Brief with Sandi Uno" di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Baca:
Perbandingan Hadiah & Bonus untuk Atlet Peralih Medali Olimpiade
Dalam kesempatan yang sama, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya turut menyebut bahwa pihaknya dengan tegas melarang pembangunan kasino alias tempat perjudian di Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-undang (UU) yang berlaku.
Lebih lanjut, Nia mengatakan bahwa Indonesia tidak memberikan sedikitpun toleransi untuk kasino. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia yang menyediakan kasino sebagai atraksi wisata.
"Ini yang membedakan dengan kedua negara tetangga kita. Bukan kita, excuse, ya, kenapa mereka lebih besar secara kunjungan wisman (wisatawan mancanegara)," ujar Nia.
"Sebab, di sana itu (kasino) adalah salah satu atraksi. Sementara di Indonesia itu sesuatu yang dilarang secara hukum. Kita adalah negara hukum, jadi itu enggak bisa," sambungnya.
Baca:
Ternyata Segini Nilai Medali Olimpiade yang Diterima Gregoria Mariska
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih sempat mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Dewata.
Bagus Pratiksa mengatakan, pembangunan kasino ini berpotensi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bali (PAD) yang per tahun ini hanya mencapai Rp4 triliun. Dalam usulannya, ia mengacu pada Singapura yang memiliki pendapatan tambahan dari kasino.
"Memang sekarang sangat dibutuhkan [pembangunan kasino] karena PAD [Bali] sekitar Rp4 triliun dan masalah Bali ada beberapa. Salah satunya, pengolahan sampah saja, kan, kita membutuhkan sekitar Rp3 triliun untuk mengelola sampah 100 persen yang dihasilkan sampah di Bali ini," kata Bagus Pratiksa, dikutip dari CNN Indonesia.
"Kalau kita mengacu kepada Singapura, potensi pendapatan PAD yang akan diterima Bali itu bisa sampai Rp12-13 triliun per tahunnya. Itu baru sisi perjudiannya saja, belum kita ngomong hotel, restoran, ekonomi di sekitar [kasino], dan juga pajak-pajak dari para pegawai yang bekerja di kasino," sambungnya.
Baca:
Ini The Joker Zeljko Ranogajec, Raja Judi Dunia yang Jago Matematika
Meskipun menyadari bahwa pembangunan kasino belum dapat dilakukan di Bali, Bagus Pratiksa berharap jika disetujui, kasino dapat dibangun di kawasan tertentu, seperti kawasan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) demi pemerataan perekonomian.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah menetapkan aturan khusus terkait larangan masyarakat lokal untuk bermain kasino jika nantinya pembangunan kasino direalisasikan. Hal itu disebut demi mencegah efek besar dan tujuan pemerataan ekonomi tercapai.
"Malah kalau perlu ada pelarangan untuk masyarakat lokal untuk bermain di kasino. Iya (hanya untuk turis asing). Kalau memang itu yang ditakuti oleh masyarakat Bali, sekalian saja tidak boleh main masyarakat Bali, seperti di Malaysia, masyarakatnya tidak boleh main di kasino," ujarnya.
"Kalau misalnya masyarakatnya tidak boleh main dan ada di kawasan termiskin di Bali, saya rasa justru ada pemerataan ekonomi dan ada kawasan pariwisata baru dan menambah PAD," jelasnya.